Regulasi

Kumpulan Berkas Regulasi Dan Kategorinya

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek
Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas PP Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol
Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah
Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar
Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara
Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian
Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan
Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan
Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Koperasi UMKM
Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Usaha Mikro & Kecil
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Kemudahan Berusaha
Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah & Retribusi Daerah untuk Kemudahan Berusaha
Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Penyelenggaraan Perumahan
Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun
Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Jasa Konstruksi
Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2021 tentang Arsitek
Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung
Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Jalan Tol
Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah
Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan & Tanah Terlantar
Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 tentang Penataan Ruang
Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup
Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif & PNBP di Bidang Kehutanan
Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian
Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan & Perikanan
Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan
Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas & Angkutan Jalan
Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran
Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan
Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian
Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2021 tentang Rekening Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah Umrah
Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kawasan Ekonomi Khusus
Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas
Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional
Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2016 Tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik
Peraturan MENPAN-RB Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik
Peraturan MENPAN-RB Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Penetapan Lokasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Tahun 2020
Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah
Peraturan Menteri Investasi No 3 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan Di Bidang Penanaman Modal Antara Usaha Besar Dengan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Daerah
Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa untuk Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) Subsektor Kesehatan
Peraturan Menteri Koperasi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perkoperasian
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 22 Tahun 2025 tentang Kewenangan Penerbitan Persetujuan Lingkungan, sebagai turunan dari PP No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan dan Metrologi Legal
Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha, Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan, dan Sanksi Administratif pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata
Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Peraturan Bupati Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP
Peraturan Bupati Nomor 169 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada DPMPTSP
Peraturan Bupati Nomor 176 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Bale Madukara
Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta
Peraturan Bupati Nomor 213 Tahun 2020 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah, Jaba
Peraturan Bupati Nomor 138 Tahun 2021 Tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2022 Tentang Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada DPMPTSP Kabupaten Purwakarta
Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2024 tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2025 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pelayanan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2025 Tentang Kawasan Industri dan Kemitraan
Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cibatu Tahun 2024-2044

Sesuatu yang Anda cari tidak dapat ditemukan.